Kepsek dan Guru Terima Keuntungan dari Penerbit
KESAMBI – Monitoring pihak terkait dalam peredaran
LKS di sekolah tampak amburadul. Dalam pemilihan LKS, pengurus Kelompok
Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) Kota Cirebon merasa tidak pernah
dilibatkan.
Ketua KKPS Kota Cirebon, H Subhi menjelaskan, pemberlakuan sistem
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), membuat pihak sekolah merasa
memiliki wewenang penuh. Sehingga, pengawas sekolah yang merupakan
mitra sekolah, tidak diajak berkoordinasi dalam hal pengadaan LKS.
“Beredarnya LKS di sekolah-sekolah tanpa rekomendasi dan koordinasi.
Pihak penerbit begitu saja masuk ke sekolah-sekolah. Ini yang kami
sayangkan. Tanpa ada koordinasi dan tanpa ada izin,” ujarnya saat
dihubungi via ponsel, kemarin (8/10).
Subhi menegaskan pengawas sekolah seharusnya dilibatkan dalam hal
monitoring LKS. Terkait LKS penjasorkes kelas 5 SD terbitan Fokus, ia
mengaku sudah melakukan kroscek pada pihak distributor. Data didapat,
ada lima sekolah menggunakan LKS tersebut. “Waktu kami kroscek, ada lima
SD yang menggunakan LKS itu, yakni SD Karyamulya 1, SD Kartika 6 dan 7.
Sementara dua lagi tidak disebutkan,” bebernya.
Pengawas sekolah, kata dia, sudah melakukan pengecekan terhadap
kompetensi dasar yang ada. Berdasarkan permendiknas No 22 tahun 2006,
ada tiga kompetensi dasar yang harus diajarkan untuk anak kelas 5 SD.
Pertama tentang alat reproduksi, kedua mengenai pelecehan seksual dan
terakahir tentang pencegahan pelecehan sekolah. “Kalau dilihat dari
kompetensi dasar yang ada itu, sudah sesuai dengan permendiknas. Hanya
saja setelah dipelajari, yang berbeda itu hanya pengembangan kompetensi
dasar,” tuturnya seraya menyebutkan, dalam pengembangan kompetensi
dasar, seharusnya pihak penerbit atau sekolah memperhatikan rambu-rambu
yang ada.
Sementara itu, seorang guru SD yang minta namanya tak dikorankan
mengungkapkan, pengadaan LKS sebenarnya memberi keuntungan finansial
bagi pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan guru mata pelajaran.
Sebab, harga dasar LKS yang diberikan penerbit pada pihak sekolah, hanya
setengah dari harga yang dijual ke siswa. “Setahu saya, kalau LKS itu
harganya Rp7 ribu, dari penerbit kisaran Rp3 ribu atau Rp4 ribu.
Sisanya, ya buat keuntungan sekolah, untuk kepala sekolah dan guru,”
bebernya.
Didesak detail pembagian persentase keuntungan, sumber koran ini
enggan menyebutkan. “Yang pasti, harga yang dijual bisa dua kali lipat,”
ucapnya.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 komentar:
Post a Comment