“Kalimat orang miskin dilarang sakit itu sangat tepat untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di Kota Cirebon. Pelayanan yang baik tidak memihak untuk orang miskin, karena kesehatan hanya milik orang kaya,” kritiknya saat dihubungi via telepon, kemarin.
Menurut Kris, wali kota dan pihak DPRD harus turun tangan melakukan investigasi, dan mencari tahu siapa oknum yang harus bertanggung jawab mengenai permasalahan ini. Pemerintah juga harus mencari tahu penyebab dan solusi atas permasalahannya. “Wali kota dan DPRD jangan hanya diam, karena mereka juga bertanggung jawab. Ini menyangkut soal nyawa rakyat. Usut kematian pasien miskin itu,” tegasnya.
Tidak hanya itu, sanksi untuk oknum yang dianggap lalai juga harus diberikan. “Jangan ragu untuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang lalai,” ucapnya.
Akademisi Unswagati, Drs Moh Taufik Hidayat MSi mengatakan, kasus meninggalnya pasien di RSUD Gunung Jati menunjukkan selama ini pihak rumah sakit tidak melakukan upaya peningkatan pelayanan secara serius. Padahal, potret kurang baiknya pelayanan RSUD Gunung Jati tidak hanya kali ini saja. “Maka dari itu sudah saatnya pelayanan RSUD Gunung Jati direformasi dari berbagai aspek. Termasuk sikap mental dan kedisiplinan paramedis yang menjadi ujung tombak pelayanan di rumah sakit,” katanya.
Terlepas dari takdir, lanjut dia, meninggalnya pasien SKTM itu sudah jelas karena kelalaian pihak rumah sakit. “Kalau begini keluarga korban bisa melakukan clash action dan menuntut pihak RSUD secara hukum,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang warga Kesunean, Anton, yang merupakan pasien dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM), meninggal Jumat (1/3) malam, karena lamban mendapat pertolongan medis di RSUD Gunung jati. Sementara Abdullah Mahmud, warga Petireman Kota Cirebon dirawat di ruang Soka Kamar 6. Kondisi pasien cukup kritis. Namun sayangnya, sejak masuk rumah sakit Kamis malam (28/2), yang bersangkutan baru mendapatkan visit dokter siang hari.
0 komentar:
Post a Comment