CIREBON, (PRLM).- Walikota Cirebon Subardi menyatakan keprihatinan dan menyayangkan atas penahanan Wakil Walikota Sunaryo HW. Subardi berharap Sunaryo tabah dan sabar menerima keadaan itu. "Begitu juga dengan keluarganya, diberi kesabaran dan ketabahan. Ini adalah cobaan terberat dan semua akan terasa ringan apabila disertai dengan keikhlasan," katanya sesuai menghadiri acara peringatan Nuzulul Quran dan Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman Balaikota Cirebon Kamis (18/8) malam.
Ditanya soal sikap dan tindakan yang akan dilakukan, Subardi menyatakan, harus dibicarakan dulu. "Kita lihat dulu prosedur aturanya seperti apa. Sementara ini, Pemkot Cirebon belum akan melakukan tindakan apa pun," ujarnya.
Sedangkan Sutikno, advokat dan juga pengurus DPD Partai Golkar Kota Cirebon mempertanyakan perlakuan tidak manusiawi Kejati Jabar terhadap Suryana dan Sunaryo. "Kalau melihat proses penahanan yang sampai ada adegan diseret-seret, menurut saya itu tidak manusiawi. Tindakan tersebut melukai hati warga Cirebon, karena keduanya adalah tokoh masyarakat Cirebon," katanya.
Dikatakannya, penangkapan dan penahanan Sunaryo dan Suryana menjadi pukulan berat bagi warga Kota Cirebon. "Keduanya tokoh politik yang disegani. Saya menghimbau kepada semua pihak agar tetap menjaga kondusifitas Kota Cirebon yang selama ini mengedepankan stabilitas," katanya.
Sebagai generasi muda Kota Cirebon, Sutikno memandang kejadian itu sebagai peringatan agar seberapa pun amanat yang diberikan dari rakyat kepada seorang pemimpin harus dijalankan dengan jujur.
Sementara itu, para terdakwa perkara korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) gate 2004 mendatangi gedung DPRD, Jumat (19/8). Mereka meminta pemerintah setempat memperbaiki APBD Perubahan 2004 yang dinilai memuat kesalahan administrasi sehingga menyeret mereka ke ranah hukum.
Massa yang datang juga mengancam merusak kondusifitas Kota Cirebon jika keinginan tersebut tak diindahkan. "Saat ini Pak Sunaryo dan Pak Suryana yang sudah ditahan, besok bisa kami semua. Makanya kami minta agar pemerintah memperbaiki laporan APBD-P 2004," ujar Wawan Wanija, kepada Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno, Sekretaris Daerah Kota Cirebon Hasanudin Manap, dan puluhan audiens. Audiensi dijaga ketat oleh kepolisian dan Satpol PP.
Wawan menuturkan, berdasarkan kajian yang dilakukan baik oleh para ahli bahkan pihak departemen dalam negeri, sebenarnya dewan tidak patut disalahkan atas laporan APBD 2004.
Yang terjadi, menurut dia, adanya kekeliruan penyusunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon sebagai eksekutif. "Anggaran dewan per tahunnya itu sekitar Rp 5,4 miliar. Sampai pada Juli sudah dipakai Rp 3 miliar. Seharusnya di perubahan kan ditulis sisanya. Ini malah ditulis Rp 5,4 lagi," ujar Wawan. Penjeblosan dewan ke penjara, menurut dia, cenderung merupakan kesewenang-wenangan aparat hukum.(A-92/A-167/das)***
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 komentar:
Post a Comment