Untuk 30 Anggota Dewan Hanya Rp200 Juta
KEJAKSAN
– Komisi A DPRD menilai anggaran baju dinas wali kota secara
keseluruhan terlalu boros. Dibandingkan anggaran baju dinas 30 anggota
DPRD Kota Cirebon, anggaran baju wali kota dan wakil masih lebih banyak.
Hal ini disampaikan anggota Komisi A, Cecep Suhardiman dan Djoko
Purwanto kepada Radar di kantornya, Senin (4/2).
Cecep menyebut tidak realistis anggaran baju dinas wali kota dan wakil untuk tahun 2013 ini. Secara keseluruhan pemkot menganggarkan Rp252,5 juta untuk pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja dan pakaian khusus hari besar tertentu, termasuk baju adat. Sebagai pembanding, anggaran untuk baju dinas 30 anggota dewan hanya Rp200 juta. Sedangkan anggaran untuk dua pejabat eksekutif mencapai Rp252,5 juta. “Itulah kenapa saya bilang anggarannya tidak realistis,” tegasnya.
Sebelumnya, Kasubag Administrasi Pengadaan Bagian Perlengkapan Pemkot, H Dede Sudarsono ST MSi menerangkan, anggaran tersebut dibagi menjadi tiga item. Pakaian dinas dan atribut senilai Rp145,5 juta, pakaian kerja Rp15,5 juta dan pakaian khusus hari tertentu, termasuk baju adat total Rp91,5 juta.
Cecep mengungkapkan sebenarnya anggaran baju dinas wali kota dan wakil masih bisa diefisiensi. Dia mengingkatkan wali kota memiliki opsi melakukan penghematan. Selain itu pakaian dinas wali kota dan wakil pasti dilelang, karena angkanya di atas Rp200 juta.
Peluang penghematan, lanjut dia, bisa dilakukan di setiap item barang dengan harga atau angka yang dirasionalkan. Meskipun dari sisi peraturan, wali kota diperbolehkan menggunakan angka berapa pun untuk belanja pemerintah. Namun, Cecep mengingatkan asas kepatutan yang harus dijunjung tinggi. “Bandingkan, satu orang dewan, harga baju PSR (pakaian sipil resmi, red) hanya Rp1 juta. Wali kota mencapai tujuh kali lipatnya. Atau bandingkan dengan sekda yang sebanding kedudukannya dengan anggota dewan, pasti masih jauh lebih mahal baju sekda,” paparnya.
Djoko menambahkan, setiap tahun anggota dewan mendapatkan empat pakaian dinas. Meliputi satu PSR, dua PSH, dan satu PDH. Sementara saat hari besar seperti hari jadi Kota Cirebon, wakil rakyat menyewa pakaian adat, bukan membeli. Karena itu, Djoko mempertanyakan apakah baju dinas wali kota menggunakan benang emas atau bukan. Sebab dilihat dari biaya pakaian dinas saja, Djoko menilai sudah sangat tidak berbanding dengan dewan. “Terlalu wah, belanjanya,” sindirnya.
KEJAKSAN
– Komisi A DPRD menilai anggaran baju dinas wali kota secara
keseluruhan terlalu boros. Dibandingkan anggaran baju dinas 30 anggota
DPRD Kota Cirebon, anggaran baju wali kota dan wakil masih lebih banyak.
Hal ini disampaikan anggota Komisi A, Cecep Suhardiman dan Djoko
Purwanto kepada Radar di kantornya, Senin (4/2).Cecep menyebut tidak realistis anggaran baju dinas wali kota dan wakil untuk tahun 2013 ini. Secara keseluruhan pemkot menganggarkan Rp252,5 juta untuk pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja dan pakaian khusus hari besar tertentu, termasuk baju adat. Sebagai pembanding, anggaran untuk baju dinas 30 anggota dewan hanya Rp200 juta. Sedangkan anggaran untuk dua pejabat eksekutif mencapai Rp252,5 juta. “Itulah kenapa saya bilang anggarannya tidak realistis,” tegasnya.
Sebelumnya, Kasubag Administrasi Pengadaan Bagian Perlengkapan Pemkot, H Dede Sudarsono ST MSi menerangkan, anggaran tersebut dibagi menjadi tiga item. Pakaian dinas dan atribut senilai Rp145,5 juta, pakaian kerja Rp15,5 juta dan pakaian khusus hari tertentu, termasuk baju adat total Rp91,5 juta.
Cecep mengungkapkan sebenarnya anggaran baju dinas wali kota dan wakil masih bisa diefisiensi. Dia mengingkatkan wali kota memiliki opsi melakukan penghematan. Selain itu pakaian dinas wali kota dan wakil pasti dilelang, karena angkanya di atas Rp200 juta.
Peluang penghematan, lanjut dia, bisa dilakukan di setiap item barang dengan harga atau angka yang dirasionalkan. Meskipun dari sisi peraturan, wali kota diperbolehkan menggunakan angka berapa pun untuk belanja pemerintah. Namun, Cecep mengingatkan asas kepatutan yang harus dijunjung tinggi. “Bandingkan, satu orang dewan, harga baju PSR (pakaian sipil resmi, red) hanya Rp1 juta. Wali kota mencapai tujuh kali lipatnya. Atau bandingkan dengan sekda yang sebanding kedudukannya dengan anggota dewan, pasti masih jauh lebih mahal baju sekda,” paparnya.
Djoko menambahkan, setiap tahun anggota dewan mendapatkan empat pakaian dinas. Meliputi satu PSR, dua PSH, dan satu PDH. Sementara saat hari besar seperti hari jadi Kota Cirebon, wakil rakyat menyewa pakaian adat, bukan membeli. Karena itu, Djoko mempertanyakan apakah baju dinas wali kota menggunakan benang emas atau bukan. Sebab dilihat dari biaya pakaian dinas saja, Djoko menilai sudah sangat tidak berbanding dengan dewan. “Terlalu wah, belanjanya,” sindirnya.
0 komentar:
Post a Comment