"Hampir semua setuju, opsi pemerintah setuju sekarang mengerucut Rp 6.500-Rp 7.000 per liter untuk mobil pelat hitam," kata Jero usai menghadiri rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Dalam rapat yang menghadirikan pemimpin daerah tersebut ada beberapa gubernur yang mengusulkan agar harga BBM bersubsidi jenis premium dipatok dengan harga keekonomian Rp 9.000 per liter. Namun usulan tersebut sulit diterima karena mempertimbangkan rakyat.
"Artinya ada yang mengusulkan menggunakan harga keekonomian Rp 9.000 naik, itu ada yang setuju," ungkap Jero.
Namun memurut Jero, untuk pertimbangan harga tersebut belum diputuskan, rapat yang diadakan pada hari ini hanya untuk mensosialisasikan kepada Pemerintah daerah. Sedangkan keputusan tersebut berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Untuk menjalankan program tersebut, Jero mengaku sudah meminta partisipasi instansi yang terkait, seperti PT Pertamina (Persero), Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas), Himpunan Wiraswan Minyak dan Gas bumi (Hiswana Migas), Polri dan pemerintah daerah.
"Saya bilang presiden mau ngambil keputusan. Yang kena premium dan solar, untuk itu kita gelontorkan BBM non-subsidi," pungkasnya.
0 komentar:
Post a Comment