KEJAKSAN-
Wali Kota Cirebon Drs Ano Sutrisno MM dan juga Wakil Wali Kota Cirebon
Drs Nasrudin Azis SH menyayangkan sikap para guru yang kecewa terhadap
Perwali PPDB 2013 yang tidak memberikan kuota kepada anak guru. Mereka
menilai, seorang guru harus menjadi pihak terdepan yang mendukung
pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik.Ano menegaskan, seorang guru harus memberikan contoh yang baik. Termasuk tidak meminta jatah kursi dalam hal PPDB. “Justru kalau saya, seorang guru itu harus profesional. Kalau guru minta jalur khusus, bagaimana persepsi masyarakat,” tanyanya. Sehingga, lanjut dia, tidak ada salahnya bila guru atau anak guru mengikuti jalur reguler seperti biasa. Dengan demikian, tak ada pengkotak-kotakan atau pengistimewaan terhadap suatu golongan.
Sementara Wakil Wali Kota Drs Nasrudin Azis SH mengatakan, guru seharusnya yang menjadi pelopor agar pelaksanaan PPDB bersih. “Untuk bisa menyelenggarakan PPDB yang baik kan harus didukung semua pihak, termasuk guru. Guru yang merupakan mitra disdik dan wali kota tapi tidak mendukung, ini jelas menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Seharusnya kan guru menjadi pelopor, tapi kenapa justru kecewa saat kami hendak menegakkan aturan,” bebernya, kemarin.
Bicara perwali, lanjut dia, berarti bicara aturan. Dan aturan ini berlaku mutlak tanpa pandang bulu. “Perwali kan produk aturan. Yang namanya aturan tidak boleh pandang bulu. Jadi ini berlaku untuk siapa pun. Kalau misalnya tetap diizinkan, nanti justru menjadi celah dan banyak prasangka,” lanjutnya. Sehingga, Azis menilai keputusan meniadakan kuota untuk PGRI adalah hal yang tepat. Sehingga dalam pembahasannya, jalur akhirnya yang disepakati hanyalah keluarga miskin, prestasi, dan regular.
Sedangkan anggota Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Yohanes Muryadi, mengatakan semua pihak harus menaati perwali yang sudah ditentukan. Termasuk guru. “Ya sesuai dengan kemampuan saja. Saya pikir anak guru hampir seluruhnya memiliki nilai yang baik. Sehingga tidak usah takut tidak diterima sekolah yang diinginkan,” ujarnya. Kalaupun tidak diterima di sekolah yang dituju, Yohanes mengatakan, masih banyak sekolah lain yang juga dengan kualitas yang sama.
Sehingga, tidak perlu terjadi pemaksaan kehendak. “Jumlah lulusan dengan jumlah kursi di sekolah baik negeri ataupun swasta mencukupi, sehingga tidak perlu khawatir tidak kebagian kursi. Masih banyak sekolah,” tandasnya.
Sebelumnya, ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berkumpul di Aula PGRI Jl KS Tubun, Kota Cirebon, Rabu (26/6). Para guru yang memiliki anak akan masuk jenjang SMP dan SMA itu merasa kecewa tidak diakomodasi dalam kuota khusus seperti siswa berprestasi dan warga miskin.
Ketua PGRI Kota Cirebon, Djodjo Sutardjo SE MM, memimpin langsung pertemuan tersebut. Didampingi seluruh pengurus PGRI, mereka menyampaikan kepada para guru yang hadir untuk menaati aturan dalam Perwali PPDB 2013. Situasi sempat memanas, ketika para guru membahas ketiadaan kuota khusus anak guru. Tapi, mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti perwali dan juklak juknis PPDB. “Saya imbau agar PGRI tidak membuat kekisruhan dalam PPDB. PGRI kaum cendekia. Mengedepankan persolan secara profesional berdasarkan aturan,” tegas Djodjo.
Secara jujur, Djodjo harus mengaku kecewa. Alasannya, PGRI tidak diakomodasi di perwali. Padahal, dalam Pasal 19 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan anak guru dapat diakomodir. “Kecewa pasti, tapi kita tetap ikuti aturan jika harus pakai NEM. Tapi kita juga minta semua pihak ikuti aturan perwali,” ucapnya kepada Radar.
Salah satu guru yang hadir, Slamet Setiadi SPd dari SMPN 13 Kota Cirebon mengatakan, perasaan dia dan ratusan guru lain pasti kecewa karena tidak diakomodir. Namun, sebesar apa pun kekecewaan yang dialami, semua guru harus mengikuti aturan itu. Sepanjang semua menaati, dia dan guru lainnya pasti akan menaati. “Padahal anak saya mau masuk SMA. Pasrah kepada keadaan saja,” ucapnya
0 komentar:
Post a Comment