CIREBON – Kepala SDN Lebakngok Kota Cirebon, Darmawan berharap, pemerintah segera membangun jembatan darurat. Karena, tidak dapat dipungkiri, putusnya jembatan Lebakngok, Argasunya bisa mengganggu KBM.
“Saya prihatin dengan terputusnya jembatan ini. Karena anak yang mau ke SD Lebakngok tehambat. Karena jembatannya longsor begitu. Saya harap semoga pemerintah bisa segera membuat jembatan darurat agar anak yang harus melewati jembatan itu bisa segera masuk sekolah,” ujarnya, Senin (6/2).Sementara, Kepala DPUPESDM Kota Cirebon, Dr Wahyo MPd mengatakan, pihaknya telah melihat data dan fakta yang sesungguhnya terkait putusnya jembatan Lebakngok. DPUPESDM, akan turun rembuk dengan tokoh-tokoh di sana. Mencari solusi terbaik terkait masalah putusnya jembatan tersebut. “Kita komunikasikan, mana yang tepat untuk penyelesaiannya,” katanya, saat inspeksi mendadak dengan Komisi B DPRD Kota Cirebon.
Saat ditanya mengenai kapan pembangunan ulang jembatan, Wahyo tidak bisa berkata banyak. Dia mengatakan, semua itu sesuai dengan anggaran yang ada. “Kita lihat anggaran dulu, kalau memang mencukupi, kita bangun. Perbaikan ataupun pembangunan itu semuanya serba mungkin. Hanya kita lihat anggarannya seperti apa,” tuturnya.
Saat inspeksi mendadak, Komisi B menemukan beberapa titik yang dinilai cukup parah terkena banjir, seperti CSB dan Lebakngok. Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, H Azrul Zuniarto SSi Apt mengatakan, banjir di CSB disebabkan karena meluapnya sungai sodetan yang belum ada tanggulnya. “Air luapan inilah yang menyebabkan banjir di Jl Cipto yang lumayan parah. Karena air CSB dan Jl Cipto seharusnya mampu ditampung oleh drainase yang dua tahun lalu dibangun melalui APBN,” tuturnya.
Meski daerah sungainya bukan wilayah kota Cirebon, kata dia, tetapi karena airnya membanjiri Kota Cirebon maka pemerintah harus segera mengambil langkah koordinasi lintas wilayah. Selain daerah Cipto, kata dia, kerusakan lain juga ditemui di daerah Benda. Jembatan Lebakngok putus dan jalan menuju jembatan ambles sepanjang 50 m. “Putusnya jembatan ini tentu saja harus segera ditangani karena merupakan satu-satunya penghubung. Kecuali kalau warga mau memutar sekitar 5 KM,” tuturnya.
Azrul juga mengatakan, wali kota, muspida dan dinas terkait sudah meninjau kondisi tersebut. Maka dari itu, Komisi B mengusulkan agar pihak terkait segera melakukan rapat koordinasi lintas wilayah termasuk dengan provinsi. “Karena proyek penanggulangan banjir ini tidak mungkin dianggarkan tunggal dari APBD,” tuturnya lagi.
Karena proyek ini memakan waktu cukup lama untuk masalah tender dan pengerjaannya, maka Azrul mengusulkan pula untuk digunakan anggaran dana tidak terduga untuk menyiapkan pasir-pasir sebagai bantalan penanggulangan banjir sementara. Karena hujan ini tidak bisa diprediksi. Sementara itu, kata dia, untuk proyek yang baru dikerjakan seperti drainase pemuda dan terusan pemuda, pihaknya meminta untuk segera diperbaiki karena masih dalam waktu pemeliharaan. “Tapi tetap perlu evaluasi menyeluruh mengenai mutu pengerjaannya,” tuturnya. Ke depan, dia berharap ruang terbuka hijau, hutan kota dan sumur resapan benar-benar diwujudkan agar kejadian banjir bisa dikurangi
0 komentar:
Post a Comment